Serang, Progresnews.com -- Ketua kamar dagang dan Industri (Kadin) Banten Mulyadi Jayabaya siap melawan incumbent pada perhelatan pemilihan gubernur Banten 2017 mendatang. bahkan jikapun ia taidak mendapat restu PSI-Perjuangan, ia kaan menggunakan partai lain sebagai kendaraan politiknya.
“Soal parpol pengusung, tanpa PDIP saya masih bisa menggunakan kendaraan politik dari parpol lain. Sudah banyak parpol yang melakukan komunikasi dengan saya. Saya akan serius maju untuk memenangkan Pilgub Banten,” kata Matan Bupati kabupaten lebak 2 Periode itu, Kamis (24/03)
Jayabaya juga mengkiritisi ketidak mampuan gubernur saat ini Rano Karno, dalam mengelola keuangan daerah. Jayabaya bahkan menyebut Rano sebagai gubernur yang miskin konsep.
“Apa kinerja Rano Karno yang menonjol selama menjabat sebagai Plt Gubernur dan Gubernur Banten. Saya melihat tidak ada yang menonjol. Yang menonjol justru membengkaknya silpa dan predikat disclaimer dari BPK . Silpa yang besar itu menunjukkan bahwa banyak program kegiatan yang dianggarkan APBD tidak terserap” tegas Jayabaya di kediamannya, di Warunggunung, Lebak.
Untuk itu, menurut Jayabaya, kondisi tersebut sangat tidak layak untuk dilanjutkan karena hanya akan membuat Banten tidak berkembang. terlebih, jika Gubernur incumbent hsaat ini kembali memimpin Banten.
“Kalau saya terpilih jadi gubernur Banten, prioritas saya yang paling utama adalah pembangunan infrastruktur. Jalan provinsi yang mencapai 800 km lebih akan diperlebar menjadi 12 meter. Kenapa saya prioritaskan infrastruktur? Karena infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Jayabaya.
Menurut Jayabaya, APBD Banten yang mencapai Rp 9 triliun seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh gubernur saat ini untuk membangun infrastrukut Banten.
“Saya akan bikin Banten maju khususnya dalam bidang infrakstuktur jalan dalam jangka waktu dua tahun. Itu sangat mungkin. Uangnya ada kok. Saya juga akan memberikan bantuan ke 8 kabupaten/kota se-Banten masing-masing Rp 100 miliar per tahun. Rencana pembangunan harus benar-benar disinkronkan antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya. (Haedi/Red)
