Lambat Sampaikan R-APBDP, Sejumlah Fraksi Kritik Rano Karno

Serang, Progresnews.com -- Lambatnya penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP), membuta sejumlah fraksi di DPRD Banten memberikan kritik terhadap Pemerintah Provinsi Banten yang dipimpin Gubernur Banten Rano Karno. Pasalnya, keterlambatan itu, membuat pembahasan tidak berjalan dengan maksimal.

“Kami menyayangkan keterlambatan penyampaian R-APBDP 2016, padahal seharusnya sudah disampaikan sejak awal September lalu,” kata ‎Wakil Ketua Fraksi PKS Banten Najib Hamas usai rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur Banten tentang APBD perubahan tahun anggaran 2016 di DPRD Banten, Selasa (27/9).

Najib menerangkan, seharusnya Gubernur menyampaikan laporannya minggu pertama bulan agustus, sebagaimana diamanahkan dalam ‎dalam Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pasal tersebut, diuraikan bahwa KUA PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan dan disepakati menjadi KUA PPAS perubahan APBD minggu kedua bulan Agustus.

“Akibat keterlambatan ini, pembahasan menjadi sangat sempit sehingga pengalokasian APBD perubahan menjadi kurang maksimal,” jelasnya.

Dengan keteerlambatan ini kata Najib, sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemprov agar tidak terulang diwaktu yang akan datang.

“Semoga keterlambatan ini menjadi perhatian serius bagi gubernur dan jajaran SKPD,” ungkap Najib.

Sementara itu, . juru bicara Fraksi Golkar Fitron Nur Ikhsan‎ kepada wartawan mengatakan, program-progam yang dikhususkan untuk kesejahteraan masyaraakt seperti Jamsosratu, tidak ditumpangi kepentingan politik

“Kami menyetujui pengalokasian anggaran jamsosratu pada perubahan APBD tahun anggaran 2016 melalui skema bantuan sosial. Meski demikian, kami menekankan pelaksanaan anggaran ini untuk dapat dijalankan dengan tidak ditumpangi kepentingan pragmatis politis yang belakangan ini disinyalir dilakukan oleh SKPD pelaksana. Untuk dapat menjamin netralitas pelaksanaannya, Fraksi Partai Golkar meminta komitmen independensi dari segala bentuk intervensi,” kata

Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni ‎mengatakan, semua pandangan umum fraksi harus diberikan jawaban dan penjelasannya pada rapat paripurna besok (hari ini-red). “Besok kita jadwalkan rapat paripurna jawaban gubernur,” kata Nuraeni sebelum menutup rapat paripurna. (Red)