Jegal Pendidikan Gratis, Organisasi Mahasiswa Minta Badan Kehormatan Periksa Fitron

Serang, Progresnews.com -- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk segera memeriksa Fitron atas pernyataannya di berbagai media yang menolak program pendidikan gratis yang digagas Pemprov Banten.

Menurut Ketua PC PMII Kota Serang Abdul Rahman Ahdori mengatakan, PMII Kota Serang mendukung penuh dan meminta Pemprov untuk terus melanjutkan dan mempercepat program pendidikan gratis bagi masyarakat Banten.

"Meminta kepada Pemprov Banten untuk terus melanjutkan upaya realisasi PPG di Provinsi Banten. Agar semua anak anak Banten dapat mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat standar nasional yakni dua belas tahun" kata Abdul, Kamis (2/8)

Abdul juga meminta Gubernur untuk dapat bersikap tegas terhadap siapa saja yang mencoba menghalangi terealisasinya program pendidikan gratis, "Gubernur Banten harus tegas kepada siapapun yang menjadi penghalang PPG, untuk disikapi serius atau diberikan sanksi termasuk Komisi V DPRD Banten" kata Abdul

Terkait dengan penolakan Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, PMII meminta kepada Badan Kehormatan Dewan untuk segera memeriksa yang bersangkutan, "Meminta kepada Dewan Kehormatan Dewan segera melakukan pemanggilan kepada anggota Komisi V DPRD Banten, sebab, komisi v dianggap telah menentang dan menghalang-halangi renana realisasi PPG (amanat UU) di Banten" tegas Abdul.

Abdul juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan program pendidikan gratis merupakan amanah UU, dan tidak boleh ada seorang pun yang mencoba untuk menggalkannya.

"Berdasarkan Undang undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 10 dan 11 ayat 2, yakni pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna tersedianya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Maka bagi PMII Kota Serang, PPG di Banten harga mati" ujar Abdul

Dukungan terhadap prohgram pendidikan gratis pun disampaikan Koordinator Umum Komunitas Soedirman (KMS) 30 Faqih. Menurutnya, selama ini organisasinya selalu mengingatkan, mendorong bahkan mendesak gubernur dan wakil gubernur banten untuk mewujudkan apa yg menjadi komitmen atas janji politiknya.

"Dalam konteks ini saya tidak akan menyalahkan salah satu pihak, melainkan kedua lembaga politik ini patut bertanggung jawab atas kebutuhan pokok rakyat. Ya, pendidikan gratis adalah cita cita semua lapisan publik Banten. Janji di tahun 2018 terkait program pendidikan gratis harus d upayakan bahkan terwujudkan" kata Faqih, Jumat (3/8) . (Red)