Evaluasi Akhir Tahun Komunitas Dosen Banten : Kinerja Rano Karno Jeblok

Tangerang, Progresnews.com -- Komunitas Akademisi dari berbagai Universitas di Provinsi Banten, menggelar Diskusi Refleksi tahun 2016 yang bertema ‘Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Rano Karno’, Minggu (1/1). Dalam acara tersebut, kinerja Rano Karno selama memimpin Pemerintahan Provinsi Banten dibedah oleh para Dosen dari beberapa Perguruan Tinggi di Banten.

Dalam evaluasi tersebut, Rano Karno dinilai tidak mampu mengentaskan disparitas wilayah yang terjadi di Banten. Hal itu ditandai dengan peringkat Banten yang menempati urutan ketiga se-Indonesia.

Soal dipasritas wilayah ini, perbedaan yang paling mencolok misalnya kondisi infrastruktur (jaringan jalan dan jembatan), serta sarana pendidikan dan kesehatan. Tingkat kemiskinan (Pandeglang dan Lebak di atas 9%, kabupaten/kota lain di bawah 6%), tingkat rumah layak huni (Pandeglang dan Lebak di bawah 70%, kabupaten/kota lain di atas 90%, kecuali Serang 86,37%), pengguna air bersih (Pandeglang dan Lebak di bawah 40%, kabupaten/kota lain di atas 70%, kecuali Serang 62,99%).

Sementara itu, Kesenjangan antar golongan masyarakat, ditunjukkan oleh Indeks Gini yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan menuju titik rawan. Misalnya di tahun 2012, Index gini di Banten menyenntuh angka 0,38, dan tahun 2014 angka itu terus naik hingga 0,41. Banten juga menempati urutan ke-5 dalam permasalahan angka kematian ibu dan bayi.

Kemiskinan di Banten masih juga ada diangka yang sangat mengkhawatirkan yakni 5,51%, Pengangguran yang tinggi 9,07%, Pendapatan masyarakat yang dicerminkan oleh angka pengeluaran masyarakat mayoritas sebesar 52% berada pada kisaran Rp300-Rp750 ribu, hanya 28,4% yang di atas satu juta rupiah.

Intoleransi yang ditunjukkan dengan banyaknya konflik antar golongan masyarakat yang di antaranya dipicu oleh isu keagamaan. Persentase penduduk miskin naik, tahun 2014 sebesar 5,51% dan tahun 2015 mencapai 5,90%. Pengangguran juga naik, tahun 2014 sebesar 9,07% dan 2015 mencapai 9,55%.

Baehaqi yang merupakan kandidat Doktor UIN Jakarta mengatakan, sudah 16 tahun menjadi provinsi, namun kenyataannya kondisi pembangunan saat ini masih jauh dari harapan. Sejak berdiri tahun 2000, cita-cita mewujudkan Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera seperti termaktub dalam visi pembangunan Banten Tahun 2005-2025, belum tercapai sesuai tahapan dan target perencanaan.

“Semua fakta ini terjadi pada masa kepemimpinan Rano Karno. Maka, sangat beralasan apabila kinerjanya dinilai jeblok dan mayoritas masyarakat tidak lagi menginginkan Rano Karno menjabat kembali sebagai Gubernur Banten 2017-2022 sebagaimana hasil survei lembaga survei Jaringan Survei Indonesia (JSI), pada Kamis 29 Desember 2016 lalu.” Ujar Baehaqi, yang juga kandidat Doktor UIN Jakarta.

Sementara itu, Dosen Pendidikan Anti Korupsi Kampus STISSIF Yuppentek, Ahmad Fauzi, juga memberikan rapor merah kinerja Rano Karno pada tata kelola pemerintahan.

“Miris rasanya menjadi warga Banten, terutama di era kepemimpinan Gubernur Rano Karno. Praktik korupsi masih merajalela, setelah terkuak skandal Bank Banten dengan penangkapan beberapa pejabat di Banten, lalu Bank tersebut mengalami kerugian sebanyak Rp283 miliar di Bulan September 2016. Belakangan terjadi penggeladahan kantor Kabag Keuangan anak buah Rano Karno di Setwan DPRD Banten,” ungkap Fauzi.

Selain itu, lanjut Fauzi, Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten mendapat opini disclaimer dari BPK dua kali berturut-turut, yakni pada 2013 dan 2014. Adapun pada 2015 diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dianggap masih sarat masalah.

“Fakta tersebut kemudian diperkuat dengan perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi di mana nilai LAKIP Banten terendah ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia,” ungkap Fauzi.

Bahkan, mantan Ketua Umum HMI cabang Tangerang ini juga menilai upaya Rano Karno dalam pemberantasan korupsi di Pemprov Banten hanya lips service, dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dalam survei opini publik terkonfirmasi bahwa masyarakat sangat percaya Rano Karno masih terbelit kasus korupsi masa lalu.

“Teriakan anti korupsinya hanya energi utopia, karena RK (Rano Karno) masih banyak terbelit kasus masa lalu. Lucunya, RK mengklaim bisa menggandeng KPK di Pemprov Banten, padahal itu memang sudah program KPK. Tanpa RK, program itu tetap jalan. Yang membuat kita geli adalah ada kelompok yang mengaku anti korupsi memuji RK soal ini. Ternyata belakangan terbongkar bahwa mereka itu bagian dari tim suksesnya,” ucapnya.

Contoh lain yang belakangan ramai di media massa sebagaimana statement ketua KPK, Agus Raharjo bahwa ada cagub Banten yang terlibat korupsi, kata Fauzi, semua orang tahu yang dimaksud itu adalah Rano Karno.

“Jadi, kesimpulan masyarakat jelas, soal tata kelola pemerintahan selama Rano Karno memimpin nilainya merah,” tegasnya.