Dibagikan Jokowi dan Ditarik Kembali, Warga Pandeglang Belum Terima Sertifikat Tanah

Serang, Progresnews.com -- Badan Pertnahan Nasional (BPN) menarik kembali sertifikat tanah yang telah dibagikan Presiden Joko Widodo ke sejumlah warga di Pandeglang saat melakukan kunjungan beberapa waktu lalu .

Adapun alasan ditarikanya sertifkat tersebut karena ternyata belum ditandatangani dan diberikan stempel oleh BPN. Namun, usai ditarik sejak 2 bulan lalu itu, warga mengaku belum menerima kembali sertifikat tersebut.

Salah seorang warga Kampung Numpi, Desa Bojong Manik, Kecamatan Sindang Resmi, Ahmad Patori seperti dilansir Bantenhits mengatakan, sejak ditarik 2 bulan lalu, ia masih belum menerima kembali sertifikat tersebut.

"Setelah dibagikan presiden, sertifikat itu dikembalikan lagi karena belum ditandatangani dan diberi stempel BPN (Badan Pertanahan Nasional). Janjinya, sertifikat itu akan selesai dalam waktu 1 minggu. Tetapi sampai sekarang belum ada juga," ucapnya.

Yang lebih membuat warga kesal adalah adanya pungutan liar pembuatan sertifikat itu. Berdasarkan pengakuan Patori, untuk mendapatkan sertifikat yang diajukan lewat program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ini, warga diminta membayar uang kepada aparatur desa yang besarannya dipatok Rp 700 ribu-Rp 3 juta.

Sementara itu, terkait dugaan pungli yang dilkaukan oleh pegawai Desa, Sukri mantan Kepala Desa Bojongmanik yang kembali terpilih dalam Pilkades 5 November lalu, membantahnya. Menurutnya, program yang saat ini istilahnya diganti menjadi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tidak pernah dipungut biaya alias gratis.

Sukri juga menegaskan, pihaknya sudah memberi sosialisasi terkait tata cara pembuatan PSTL kepada warga, "Ini pengaduannya lengkap tidak? Kalau ada laporkan ke saya. Kalau yang dipungut biaya, bukan dari Bojongmanik, tetapi luar Bojongmanik," kata. (Red)