Tangerang, Progresnews.com -- Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo memastikan tidak akan mengesahkan pembentukan sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Banten untuk tahun ini. Alasanya, selain akan fokus untuk pembangunan daerah yang sudah ada, Pemerintah Pusat juga kesulitan masalah anggaran .
“Tahun ini belum memfokuskan untuk DOB. Kita lebih memfokuskan untuk bagaimana yang 500 lebih daerah tingkat dua hasil otonominya bisa diberdayakan,” ujar Tjahjo, setelah menghadiri pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2016 di Hotel Allium, Kota Tangerang, Senin (10/4) kemarin.
Selain mengaku akan fokus pada pembangunan daerah yang telah ada, Tjahjo mengaku kebijakan tersebut disebabkan oleh anggaran pemerintah yang tidak memadai untuk membentuk daerah baru.
“Anggarannya masih belum ada, anggarannya masih mau di fokuskan untuk hal lain,” tegas Tjahjo, kepada awak media.
Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengaku kecewa atas pernyataan Mendagri itu. Menurutnya, pemekaran di Kabupaten Lebak harus segera dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan.
Apalagi, s alah satu DOB yang telah lama diusulkan yaitu Kabupaten Cilangkahan, sudah sangat layak untuk menjadi daerah otonom. Pasalnya, hampir semua sektor seperti pariwisata, laut, pertanian, pertambangan, imprastruktur pun sudah selesai telah mumpuni, dan bisa menjadi PAD bagi daerah tersebut.
“Di daerah lain pendudukanya seribu dimekarkan. Kalau di Lebak kan 1,2 hampir 1,3 (juta) dengan luas wilayah 330 ribu, hampir 35 persen luas Provinsi Banten ada di Lebak, tapi kesenjangannya terlalu jauh” ujarnya.
Terkait dengan anggaran yang menjadi alasan utama Mendagri, Itti menilai hal tersebut bisa dirumuskan dan pemerintah Kabupaten Lebak siap.
“Kan nanti ada perumusan lagi, itu bisa dihitung, kita tinggal empati pemerintah terhadap daerah-daerah seperti kami. Sebenarnya tidak etis daerah yang dekat dengan ibu kota tapi jauh kesenjangannnya,” tegas Itti. (Red)
