Serang, Progresnews.com – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Leo Agustino menyarankan agar DPRD Banten segera memanggil gubernur non aktif Rano Karno berserta pejabat lainnya yang hadir pada acara Indonesia Bussines Summit (IBS) 2016 di Perth Australia dua pekan lalu.
Meski Rano Karno tidak lagi menjadi subjek pengawasan DPRD, namun kata Leo DPRD tetap bisa meminta Rano Karno secara individu untuk melakukan klarifikasi. Pemanggilan yang menjadi salah satu wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Provinsi Banten, juga bisa dilakukan kepada para pejabat lain yang turut hadir.
“Dewan bisa meminta keterangan dan informasi pada RK karena ia menyalahi etika publik yang saya maksud,” kata Leo kepada awak media, Sabtu (19/11) kemarin.
Jika merujuk pada Etika Publik, kehadiran Rano Karno pada acara resmi pemerintaha Provinsi Banten tersebut sangat tidak elok, “Seharusnya, RK secara personal meminta surat undangan lain yang mengundangnya sebagai pribadi,” kata Leo. (Baca Juga : Rano Hadir di IBS Australia, DPRD Banten Akan Panggil Kepala BKPMPT)
Jikapun benar alasannya bahwa undangan atas nama Gubernur diterima Rano sebelum cuti, seharusnya kata Leo, yang hadir adalah Plt Nata Irawan. “Maka seharusnya Pak Nata Irawan yang berangkat ke acara tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya dalam rapat parpurna, Rabu (16/11) Plt Gubernur Nata Irawan menjelaskan, keberadaan Rano Karno di Australia di luar sepengetahuan dirinya.
“Saya sebagai Plt Gubernur, baru tiga minggu. Yang saya dengar, jadwal keberangkatan gubernur nonaktif sudah ada jauh-jauh hari sebelum saya dilantik jadi Plt,” kata Nata Irawan. (Baca Juga : S idang Paripurna, DPRD Pertanyakan Posisi Rano Karno Di Australia)
Namun, lanjut Nata, perjalanan Rano Karno ke Australia tidak menggunakan anggaran APBD yang melekat pada gubernur nonaktif.
“Keberangkatannya konon atas persetujuan Mendagri. Tentu hal ini di luar tanggung jawab saya sebagai Plt,” jelasnya.
Penjelasan Plt Gubernur Banten itu langsung ditanggapi oleh salah satu anggota DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan. Menurut Fitron secara etika, sebenarnya jauh-jauh hari Rano Karno bisa membatalkan keberangkatan dan undangan dialihkan kepada Plt Gubernur.
“Ingat, gubernur itu jabatan, bukan perseorangan Rano Karno. Siapa pun gubernur Banten adalah lembaga, bukan pribadi. Tidak bisa pribadi Rano Karno mengatasnamakan gubernur lagi di Australia. Kan sudah ada, Nata Irawan, harusnya yang berangkat. Atas kapasitas apa Mendagri mengizinkan, kan di sana urusan negara. Sementara Rano Karno sudah nonaktif,” tegas Fitron. (Red)
